Oleh: Nyoman Baskara
Denpasar (Baliwananews.com) — Pada Hari Pahlawan Nasional, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada semangat perjuangan rakyat Surabaya dalam Pertempuran 10 November 1945. Hari Pahlawan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, yang ditandatangani Presiden Soekarno.
Peringatan ini berakar pada perlawanan rakyat Surabaya terhadap kehadiran pasukan Sekutu dan NICA Belanda yang mulai berdatangan pada 25 Oktober 1945, sekitar tiga bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kedatangan mereka yang semula dikaitkan dengan proses melucuti senjata Jepang justru berujung pada upaya memulihkan kekuasaan kolonial di Indonesia.
Puncak ketegangan terjadi setelah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, komandan pasukan Inggris di Surabaya, tewas pada 30 Oktober 1945. Penggantinya, Mayor Jenderal E.C.R. Mansergh, kemudian mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang menuntut seluruh pihak Indonesia di Surabaya menyerahkan senjata paling lambat pukul 06.00 pada 10 November 1945.
Rakyat Surabaya, di bawah kepemimpinan dan semangat perjuangan Bung Tomo, menolak ultimatum tersebut. Pertempuran besar pun meletus dan menelan ribuan korban jiwa. Namun, perlawanan itu menegaskan tekad bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan tidak boleh dikembalikan kepada penjajah.
Delapan puluh satu tahun setelah Pertempuran Surabaya, semangat “Merdeka atau Mati” tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah. Ia harus menjadi cermin bagi bangsa Indonesia untuk terus menilai: apakah kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan telah benar-benar dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru negeri.
Hari ini, bangsa Indonesia perlu bertanya mengapa negeri yang kaya sumber daya masih terbebani utang yang berat, mengapa petani dan pelaku pangan kerap bergelut dengan ketidakpastian serta kerugian, dan mengapa guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa masih menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan tugas mulianya.
Pertanyaan itu juga harus ditujukan kepada para pemimpin, pejabat, dan elit politik. Rakyat berhak menuntut keteladanan: pengelolaan kekayaan negara yang adil, hidup bersahaja, pelayanan publik yang berpihak pada rakyat, serta politik yang menghasilkan kader negarawan, bukan sekadar pemburu jabatan dan kepentingan.
Pada Hari Pahlawan 10 November 2026, kami menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia: bangsa ini merindukan hadirnya negarawan dalam setiap pemimpin.
Cermin kenegarawanan itu antara lain:
– Mengelola dan memberdayakan sumber daya serta kekayaan Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
– Meninjau ulang fasilitas, gaji, dan tunjangan pejabat agar lebih proporsional dengan kondisi rakyat.
– Membudayakan hidup bersahaja dan menegakkan kepemimpinan yang ben ar-benar melayani rakyat.
– Mengembalikan paradigma partai politik sebagai wahana mencetak kader negarawan, bukan kader yang mengejar tahta dan kepentingan pribadi.
– Menempatkan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan rakyat Indonesia sebagai tujuan utama kebijakan negara.
Semoga peringatan Hari Pahlawan ini tidak hanya menjadi upacara seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.
“Keserakahan dalam bentuk apapun, akan menimbulkan penderitaan”
Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026.
Mari KITA Wujudkan Indonesia Bahagia Bersama. (bas).
