Denpasar (Baliwananews.com) – Industri tekstil dalam negeri sangat terdampak akibat maraknya impor pakaian bekas ilegal dengan harga jauh lebih murah, sehingga mengancam keberlangsungan produsen lokal dan lapangan kerja di sektor tersebut. Oleh karena itu Ketua umum DPP HIPPI Erik Hidayat mendukung penghentian impor pakaian bekas bisa untuk melindungi dan menggairahkan industri dalam negeri.
Pemerintah telah memperketat larangan impor pakaian bekas dalam karung dengan memasukkan importir ilegal ke dalam daftar hitam (blacklist) dan memberikan sanksi pidana serta denda bagi pelanggarnya.
Larangan impor ini memberikan peluang bagi produsen tekstil dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, sehingga mengutamakan produk lokal tanpa mematikan pasar pakaian bekas legal yang ada.Penindakan terhadap importir ilegal juga melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Polri, dan stakeholder terkait untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan perlindungan industri lokal.
Pihaknya menilai langkah ini strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas impor yang tidak sesuai aturan. Penghentian impor pakaian bekas adalah langkah positif untuk melindungi industri tekstil nasional, menjaga kualitas produk, dan memperkuat perekonomian domestik tanpa menghilangkan pasar pakaian bekas yang legal dan terkontrol.
Ketua umum DPD HIPPI Bali Mendukung ekonomi hijau berarti mendukung sistem ekonomi yang tumbuh dengan menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi demi keberlanjutan jangka panjang. Strategi untuk mendukung ekonomi hijau.
HIPPI Bali juga mendorong penggunaan efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta praktik ekonomi sirkular yang mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.
“Targetnya 2-3 tahun kedepan, kebijakan dan regulasi yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, dan mengembangkan lapangan kerja hijau dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan,” ujar Gung Tini Gorda.
Sementara itu Ketua DPC HIPPI Denpasar Ni Kadek Winie Kaori memaparkan bahwa organisasi Himpunan Pengusaha Pribumi bisa mewadahi tidak hanya kaum wanita namun juga pria yang memiliki usahanya dan mempunyai bisa komitmen membesarkan usahanya melalui networking.
“Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama DPD HIPPI Bali ini mengusung tema “Mewujudkan Provinsi Bali Sebagai Pusat Ekonomi Hijau,” terang Kaori.
Dan saat pemaparan “Bisnis Matching” Kaori menyampaikan terkait kolaborasi pengusaha pribumi untuk memperluas networking melalui program kerja ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Saudi Arabia, Malaysia, Eropa sampai Australia.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali/Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Partha Adnyana mengajak HIPPI Bali untuk mengambil beberapa peluang menarik dengan berkolaborasi di sektor pariwisata pada tahun mendatang. (hd)
