Oleh Nyoman Bhaskara
Denpasar (Baliwananews.com) — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Bali, khususnya Denpasar, Badung, dan Tabanan, menunjukkan kerentanan sistem distribusi energi di Pulau Dewata. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga mengancam kenyamanan wisatawan dan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Pemerintah menyatakan stok BBM nasional masih aman, dengan estimasi cadangan sekitar 16–18 hari, dan menegaskan persoalan utama berada pada distribusi, termasuk gangguan teknis kapal tanker saat proses bongkar muat. Namun, bagi warga yang harus mengantre berjam-jam bahkan dilaporkan hingga beberapa kilometer, penjelasan tersebut belum cukup menenangkan bila tidak disertai kepastian waktu pemulihan, titik pasokan, dan mekanisme penanganan darurat yang transparan.
Kelangkaan dan kepanikan pembelian BBM telah menimbulkan kemacetan, hilangnya waktu produktif, kelelahan warga, serta ketidakpastian bagi pelaku usaha dan pengemudi yang bergantung pada kendaraan bermotor. Sejumlah SPBU sempat kehabisan stok, sementara pemerintah dan Pertamina berupaya mempercepat distribusi, menambah petugas, serta mengoperasikan 66 SPBU di Denpasar dan Badung selama 24 jam.
Bagi sektor pariwisata, gangguan pasokan energi merupakan risiko serius. Wisatawan menuntut kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan; sementara kelangkaan BBM dapat mengganggu transportasi, logistik, akomodasi, dan operasional usaha lokal. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa ketahanan energi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pariwisata Bali.
Kami mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, serta Pertamina untuk:
– Menerbitkan informasi resmi, berkala, dan mudah diakses mengenai lokasi SPBU yang tersedia, jadwal kedatangan BBM, serta estimasi pemulihan pasokan.
– Memastikan distribusi BBM prioritas bagi layanan publik, transportasi, kesehatan, logistik, dan sektor pariwisata.
– Menguatkan koordinasi lintas instansi agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dan informasi yang membingungkan masyarakat.
– Menyusun rencana kontingensi energi Bali, termasuk cadangan distribusi, mitigasi gangguan kapal tanker, dan mekanisme cepat tanggap saat terjadi gangguan pasokan.
– Mempercepat transisi menuju energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, termasuk transportasi publik, kendaraan listrik, serta penghematan energi.
Krisis ini semestinya menjadi teguran mahal, terkait adanya fakta ketergantungan tinggi pada BBM membuat Bali rentan terhadap gangguan distribusi. Masyarakat diimbau menggunakan energi secara bijak,
mempertimbangkan transportasi ramah lingkungan, dan tidak terpanik membeli BBM secara berlebihan. Pada saat yang sama, pemerintah wajib menghadirkan kepastian, bukan sekadar janji, agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. (bas)
