Denpasar (Baliwananews.com) – Presiden Prabowo merombak kabinet dengan melantik menteri dan wakil baru, mencopot empat pejabat termasuk Erick Thohir dari Menteri BUMN yang kini menjadi Menpora, serta menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam untuk memperkuat koalisi dan kendali politik pemerintahannya.
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet besar-besaran pada Rabu (17/9/2025), melanjutkan perombakan yang sebelumnya dilakukan pada 8 September 2025. Dalam reshuffle jilid dua ini, Prabowo tidak hanya melantik sejumlah pejabat baru dan merotasi jabatan strategis, tetapi juga memberhentikan empat pejabat penting Kabinet Merah Putih untuk memperkuat stabilitas pemerintahan.
Empat pejabat yang diberhentikan adalah Erick Thohir (Menteri BUMN), Sulaiman Umar (Wakil Menteri Kehutanan), Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO), dan AM Putranto (Kepala Staf Kepresidenan/KSP). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024–2029, yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti. Meski diberhentikan dari posisi Menteri BUMN, Erick tidak sepenuhnya meninggalkan kabinet karena langsung dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo, sementara kursi Menteri BUMN masih dibiarkan kosong.
Dalam reshuffle ini, Prabowo juga menempatkan sejumlah figur baru di jajaran menteri dan wakil menteri. Letjen (Purn.) Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Budi Gunawan, sementara Rohmat Marzuki (Gerindra) menjadi Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar. Selain itu, Farida Faricha (PKB) ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Afriansyah Noor, politisi Partai Demokrat, kembali dipercaya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah menggantikan Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi.
Prabowo juga merombak jajaran strategis di lembaga pemerintah. Angga Raka Prabowo, sebelumnya Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dipromosikan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, lembaga baru pengganti PCO yang ditinggalkan Hasan Nasbi. Sementara itu, analis politik M. Qodari naik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan AM Putranto. Selain itu, mantan Wakapolri Jenderal (Purn.) Ahmad Dofiri ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian. Di Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya dilantik sebagai wakil kepala, sedangkan Sarah Sadiqa, eks pejabat LKPP, dipercaya sebagai ketua.
Salah satu sorotan utama adalah penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam. Jenderal purnawirawan berusia 76 tahun ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI) 1971 yang pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad, Pangdam Siliwangi, hingga Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada 2004. Djamari juga tercatat sebagai salah satu dari tujuh jenderal Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang pernah menilai peran Prabowo dalam kerusuhan 1998, namun hubungan keduanya tetap terjalin baik hingga kini.
Langkah reshuffle ini dinilai sebagai upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuatan koalisi pemerintahan, yang melibatkan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKB. Dengan mengisi jabatan strategis yang sempat kosong dan merotasi sejumlah pejabat penting, Presiden Prabowo memperkuat kendali politiknya di tengah meningkatnya dinamika pemerintahan. Upacara pelantikan yang digelar di Istana Negara turut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta para tokoh senior Kabinet Merah Putih.
