DENPASAR (Baliwananews.com) — Sebuah perhitungan sederhana mengungkapkan betapa besarnya potensi pendapatan dari retribusi parkir di Kota Denpasar. Dengan jumlah kendaraan yang mencapai 1,5 juta unit, asumsi biaya parkir rata-rata Rp 2.000 per hari, dan dikalikan 365 hari dalam setahun, maka potensi pendapatannya mencapai Rp 1,095 triliun per tahun.
Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan atau Gung De di Denpasar (29/9/2026.
Menurutnya, Angka ini tentu sangat besar dan patut menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemerintah Kota Denpasar, DPRD, serta masyarakat luas.
“Angka Rp 1,095 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Jika dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, dana tersebut dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan Kota Denpasar, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga peningkatan pelayanan publik lainnya,” ungkap pengamat kebijakan publik itu.
“Namun sayangnya, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan kejelasan yang memadai mengenai berapa sebenarnya pendapatan parkir yang diterima oleh Pemkot Denpasar setiap tahunnya, serta bagaimana alokasi dan pemanfaatannya. Banyak pihak menduga masih terdapat kebocoran dan ketidakpatuhan dalam penarikan maupun pelaporan retribusi parkir di lapangan,” tutur Gung De.
Oleh karena itu, kami menyampaikan beberapa hal yaitu meminta Pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan secara terbuka data pendapatan retribusi parkir tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir, lengkap dengan laporan realisasi anggarannya dan mendorong adanya sistem digitalisasi penarikan parkir yang terintegrasi, sehingga meminimalkan kebocoran dan memudahkan pengawasan oleh publik.
Serta mengharapkan DPRD Kota Denpasar untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih ketat, memastikan setiap rupiah pendapatan parkir dikelola sesuai peraturan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui ke mana mengalir uang mereka. Pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan transparan adalah hak setiap warga negara,” ujar Gung De.
Semoga perhitungan ini menjadi awal kesadaran bersama untuk mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik, bersih, dan melayani. (hd)
