Ubud (Baliwananews.com) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan stakeholder Spa Bali dalam melakukan Judicial Review Undang-undang Nomor 1/2022 terutama pasal 58 di Mahkamah Konstitusi. Pihaknya terus mendorong langkah-langkah strategis untuk merevisi pasal ‘neraka’ tersebut.
Hal tersebut dikemukakannya disela-sela Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dampak Bagi Perkembangan Dunia Usaha Spa di Bali dan Indonesia” bertempat di The Royal Pita Maha Ubud, Rabu (31/1/2024)
Pasal 58 UU Nomor 1/2022 berbunyi tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Khusus tarif PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 4O persen dan paling tinggi 75 persen.
Cok Ace juga memastikan bahwasanya yang dilakukan entitas perwakilan organisasi praktisi Spa di Bali yang mewakili ‘legal standing’ pemohon gugatan JR tersebut sudah dalam jalur yang ‘on the track’.
Para pelaku Spa di Bali juga dapat berpedoman dengan isi dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
Seminar nasional digelar Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali dan Bali Spa & Wellness Association (BSWA) membahas sejumlah isu antara lain terkait industri Spa dan wellness seperti pajak hiburan dan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait tarif pajak yang mencapai 40-75 persen yang diajukan sejumlah pengusaha Spa, gerakan Bali Spa Bersatu, diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur terkait.
Seperti diketahui bahwa pemerintah tidak dapat membatalkannya UU tersebut dan kecuali hanya Presiden sebagai kepala negara yang dapat mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). (hd)
