Denpasar (Baliwananews.com) Aceh memperpanjang status tanggap darurat hingga 25 Desember 2025 akibat banjir dan longsor yang berdampak besar. Korban mencapai 407 meninggal, 31 hilang, ribuan luka, dan lebih dari 817 ribu mengungsi. Kerusakan infrastruktur meluas dan distribusi bantuan masih terhambat, termasuk pemulihan listrik yang belum maksimal.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, meliputi banjir dan tanah longsor, selama 14 hari ke depan hingga 25 Desember 2025. Keputusan ini diambil menyusul masih beratnya dampak bencana yang memerlukan penanganan intensif dan terkoordinasi.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menetapkan perpanjangan status darurat tersebut dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (10/12/2025) malam. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan masih membutuhkan upaya serius, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan fasilitas publik.
“Kita sudah survei ke lapangan, kita butuh perpanjangan selama dua minggu lagi untuk rehabilitasi dan infrastruktur,” ujar Mualem seperti dikutip dari pernyataan resmi.
Berdasarkan data sementara per 10 Desember 2025, bencana yang melanda Aceh selama dua pekan terakhir telah menelan korban jiwa sebanyak 407 orang, dengan 31 orang masih dinyatakan hilang dan 3.845 orang luka-luka. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 817.742 orang yang tersebar di berbagai lokasi.
Selain korban jiwa, bencana juga mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur dan fasilitas publik. Data sementara menunjukkan 258 unit kantor, 207 rumah ibadah, 266 sekolah, 15 pondok pesantren, 132 rumah sakit dan puskesmas, 461 titik jalan, 332 jembatan, serta 157.318 rumah warga mengalami kerusakan.
Di tengah upaya pemulihan, distribusi logistik dan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi tantangan, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, serta sebagian Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Mualem meminta pihak terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan.
Sementara itu, proses pemulihan pasokan listrik di Aceh ternyata belum sesuai dengan laporan yang disampaikan sebelumnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan laporan dari PLN bahwa rasio elektrifikasi telah mencapai 93 persen per 7 Desember 2025. Informasi itu kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, faktanya, hingga beberapa hari setelahnya, sejumlah wilayah seperti Banda Aceh masih mengalami pemadaman total. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodio, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidakakuratan informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa meski secara fisik jaringan transmisi listrik dari Arun ke Banda Aceh telah dipulihkan, namun masih terdapat kendala teknis sistem yang menghambat pengaliran listrik.
Perpanjangan status darurat ini bersifat fleksibel dan dapat dievaluasi kembali sesuai perkembangan lapangan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mengoptimalkan segala upaya penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
