Ada sesuatu yang cukup menarik, manakala Gubernur Koster membuka acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Bali Pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI).
Di depan sekitar empat puluh pengurus NCPI Bali periode 2026-2031, Gubernur Bali asal Semiran Buleleng tersebut, mempermaklumkan kepada audien, akan menyampaikan kuliah umum tentang sejumlah prestasi yang dicapainya, memasuki enam tahun kepemimpinannya.
Dengan penuh percaya diri Koster menguraikan sejumlah indikator kinerjanya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, rendahnya angka kemiskinan Bali, infrastruktur kian baik, kunjungan wisatawan kian meningkat, angka pengangguran kian menurun. Tentu saja, uraian keberhasilan tersebut disertai dengan data dari BPS 2025.
Namun demikian, Koster yang juga Ketua DPD PDI-Perjuangan (Provinsi Bali) tak ragu menyampaikan sejumlah masalah yang tengah dihadapi Bali. Permasalahan yang dimaksud diantaranya : kemacetan yang makin akut, alih fungsi lahan pertanian, sampah, keamanan, pelanggaran perda tata ruang, usaha pariwisata/TKA ilegal.
Dalam kuliah umum yang berjalan lebih dari enam puluh menit tersebut, Gubernur berharap agar semua stake holder pariwisata memberikan dukungan pada dirinya. Terutama, terkait dengan upaya dan perjuangannya untuk memperoleh angggaran dari pemerintah pusat.
Jangan malah sibuk mengulik atau mengkritik tanpa solusi nyata, seperti yang dilakukan tokoh kritis melalui medsos. Menurut Koster, mereka yang duduk sebagai anggota DPR RI dan DPD dapil Bali harus berjuang di pusat. Itu baru betul sebagai wakil rakyat. Sebagian audien pun bertepuk tangan.
Bagi penulis, keterbukaan seorang Koster atas sejumlah masalah yang dihadapi Bali, sesuatu yang menarik. Terlebih lebih disampaikannya di ruang publik.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah itu berarti bahwa selama enam tahun ini, Koster belum berhasil mengurai masalah klasik tersebut?
Jika dikaitkan dengan semprotan Presiden Prabowo saat rakornas, sudah barang tentu membuat warga Bali menanggung malu. Sebagai pemimpin nomer satu Bali, si jago Matematika ini pasti juga malu.
Dalam konteks mencari solusi komprehensif menyelesaikan permasalahan Bali ke depannya, Murdaning Jagat Bali ini pun membuka diri untuk bersinergi. Dan kita sebaga warga Bali layak memberikan apresiasi dan mengambil peran, sesuai kapasitas dan kapabilitas masing masing.
Sejalan dengan ajakan dan semangat bersinergi tersebut, penulis menyampaikan gagasan kepada Gubernur Bali, berupa usulan program Gerakan Kota & Desa Tanpa TPA.
Terkait penguatan sektor pertanian, sekaligus mencegah alih fungsi lahan, penulis usulkan agar Gubernur Bali beserta Bupati dan Walikota membangun Badan Usaha Pertanian Corporate Farming.
