BADUNG (Baliwananews.com) — Penerapan e-voting di Indonesia masih belum pasti setelah KPU menyatakan teknologi pemungutan suara elektronik rentan terhadap serangan siber. Pernyataan itu disampaikan I Gede John Darmawan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Bali, dalam Media Gathering KPU Kabupaten Badung di Dalung Tropical, Rabu (19/8/2026).
John Darmawan menjelaskan bahwa sejauh ini penggunaan teknologi dalam pemilu Indonesia baru sampai pada tahap rekapitulasi hasil melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Penerapan e-voting belum dilakukan karena desain teknologi harus menjamin keamanan, akurasi, transparansi, dan kepercayaan publik.
KPU terbuka untuk penggunaan teknologi, namun setiap rancangan teknis harus melalui pembahasan dan persetujuan DPR. John juga menyebut kerja sama transfer teknologi pemilu antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi, serta kunjungan studi banding KPU India ke KPU RI dan KPU Bali. Teknologi yang diperkenalkan India bekerja secara offline dan tidak bergantung pada internet, sehingga menawarkan alternatif berbeda dari e-voting berbasis jaringan.
Pertimbangan keamanan menjadi faktor utama penundaan. Sistem yang terhubung internet dinilai lebih rentan diretas, sehingga KPU masih menyiapkan beberapa skema termasuk kemungkinan uji coba untuk pemilih di luar negeri, sekitar 2 juta orang, sebagai langkah awal sebelum implementasi lebih luas.
Pengalaman perubahan mekanisme pemungutan suara pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa teknis penyelenggaraan dapat berkembang, namun penerapan e-voting memerlukan kajian menyeluruh terkait teknologi, regulasi, kesiapan penyelenggara, dan penerimaan masyarakat. Hingga kini belum ada kepastian model teknologi yang akan diadopsi, apakah sistem offline seperti India atau mesin voting mirip ATM di beberapa negara lain.
Dengan demikian, pertanyaan pemilih pemula tentang kapan e-voting diterapkan masih belum menemukan jawaban pasti, meski perkembangan teknologi membuka peluang modernisasi pemungutan suara di masa mendatang. (hd)
