DENPASAR (Baliwananews.com) – Penanganan kasus dugaan penggelapan dana Rp4,5 miliar di Desa Adat Serangan merembet pada persoalan keabsahan keputusan adat pengurus periode sebelumnya. Tim kuasa hukum Desa Adat Serangan menantang pembuktian adanya paruman agung (rapat besar desa) yang diklaim menjadi dasar kesepakatan transaksi tanah di wilayah tersebut.
Kuasa Hukum Desa Adat Serangan, I Made Somya Putra, SH., MH., didampingi I Nyoman Suarta, SH., menilai bahwa setiap kebijakan strategis yang menyangkut aset maupun keuangan desa adat harus memiliki legitimasi administratif yang sah, bukan sekadar klaim sepihak segelintir pengurus.
”Betulkah Desa Adat pernah menggelar paruman agung untuk mengklaim dan menyepakati urusan tanah tersebut? Kalau memang ada, harus dibuktikan secara administratif. Jangan sampai keputusan itu hanya dibahas di lingkaran internal pengurus lama tanpa sepengetahuan krama desa adat,” ujar Somya.
Keraguan ini muncul seiring terungkapnya hasil audit keuangan yang menunjukkan nihilnya catatan pertanggungjawaban dari Bendesa Adat terdahulu. Ketiadaan dokumen rapat adat dan buruknya pencatatan keuangan inilah yang dinilai memicu kesimpangsiuran nasib dana desa senilai Rp4,5 miliar
.
Salah satu yang disorot tajam adalah kesepakatan pembagian hasil tanah sebesar 70 persen untuk SS dan 30 persen untuk Desa Adat Serangan, serta keberadaan dana Rp1,35 miliar. Dana Rp1,35 miliar itu memiliki dua versi pengakuan sebagai punia pembangunan wantilan dan sebagai bagi hasil tanah namun ironisnya tidak ditemukan dalam kas desa maupun wujud fisik bangunan wantilan.
”Ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat adat berdampak langsung pada hilangnya transparansi keuangan. Prajuru dan masyarakat Desa Adat Serangan saat ini berhak tahu ke mana uang itu mengalir,” tegas Somya.
Saat ini, tim kuasa hukum tengah bersiap menyerahkan dokumen audit kepada penyidik kepolisian sesuai arahan SP2HP terakhir guna membongkar aktor di balik dugaan penyimpangan tersebut. (hd)
