Denpasar – baliwananews.com | Debat publik calon gubernur Bali terus memanas, terutama saat proyek Tol Gilimanuk-Mengwi menjadi sorotan. Made Muliawan Arya (De Gadjah) mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proyek yang disebut-sebut masuk ranah hukum hingga dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.
De Gadjah menegaskan, pemerintah seharusnya fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian, sebelum memprioritaskan megaproyek seperti jalan tol. “APBD di masa saudara sebelumnya menunjukkan anggaran yang sangat minim untuk pelayanan dasar. Anggaran pertanian hanya Rp800 juta, dan bantuan subak bahkan turun drastis dari Rp50 juta menjadi Rp10 juta per tahun. Bagaimana saudara memastikan proyek besar seperti ini bebas dari KKN?” tegas De Gadjah, Rabu (20/11).
Dalam Debat Terbuka Ketiga yang dilangsungkan di BNDCC Nusa Dua, De Gadjah juga menyoroti kebijakan likuidasi Perusahaan Daerah (Perusda) Bali dan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang diduga berhubungan dengan proyek tol tersebut. “Apakah ini sesuai aturan, atau justru membuka peluang penyimpangan?” tambahnya.
Koster Tegaskan Proses Sesuai Regulasi
Menjawab kritik tersebut, Wayan Koster menekankan bahwa pengelolaan APBD selama masa jabatannya telah sesuai ketentuan, termasuk penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp1,5 triliun untuk proyek produktif. “Dana tersebut digunakan untuk membebaskan lahan dan mematangkan kawasan Pusat Kebudayaan Bali, yang kini nilainya meningkat menjadi Rp5 triliun. Semua kebijakan saya sesuai aturan dan transparan,” ujar Koster.
Terkait proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, Koster menyatakan bahwa perubahan status Perusda menjadi Perumda adalah konsekuensi dari aturan pemerintah pusat. “Penetapan lokasi dan pembebasan lahan dilakukan sesuai prosedur dan hasil appraisal independen. Tidak ada kongkalikong, itu hanya isu. Saya siap bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Cawagub pendamping Koster, I Nyoman Giri Prasta, turut membela proyek tol ini. Ia meminta semua pihak mendukung penyelesaian proyek demi kepentingan masyarakat Bali. “Jalan tol ini adalah kebutuhan rakyat Bali, jangan dipolitisasi. Kami bekerja untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu dan sesuai aturan,” kata Giri Prasta.
Sebagai tandingan, De Gadjah menegaskan visi misi pasangan Mulia-PAS untuk mengutamakan alokasi anggaran pada kebutuhan dasar masyarakat. “Kami akan memastikan APBD Bali benar-benar digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan petani. Megaproyek yang tidak langsung berdampak pada masyarakat luas akan diperjuangkan melalui dana pusat, bukan mengorbankan kebutuhan masyarakat lokal,” tutupnya. (hd)
