Jakarta – baliwananews.com | Di era Jokowi aturan Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ketat, Prabowo ingin lebih fleksibel dengan insentif, khawatir hambat daya saing. Kemenperin pertahankan kebijakan untuk melindungi industri lokal dan manfaatkan investasi asing.
TKDN pada era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi Dodo bisa dikatakan ketat untuk beberapa produk seperti pembangunan proyek dan alat elektronik. Perusahaan sebesar Apple saja harus rela bernegosiasi soal TKDN ini agar produknya dapat dijual di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan TKDN perlu ditinjau ulang karena dinilai terlalu kaku dan berpotensi mengurangi daya saing Indonesia “Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa, (8/04/2025)
Prabowo menambahkan bahwa peningkatan TKDN tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, melainkan harus didukung peningkatan kualitas pendidikan, sains, dan teknologi. Prabowo mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pemberian insentif, agar industri tetap kompetitif di pasar global.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertahankan kebijakan TKDN dalam melindungi industri manufaktur dalam negeri. TKDN dinilai mampu menjaga permintaan pasar domestik serta memanfaatkan investasi asing. Kemenperin menegaskan bahwa TKDN berlaku adil bagi semua produsen yang beroperasi di Indonesia, dengan dampak ekonomi signifikan
Kebijakan TKDN yang diterapkan sejak era Presiden Jokowi, dinilai oleh Prabowo menilai kebijakan tersebut terlalu kaku dan mengurangi daya saing, sehingga perlu ditinjau ulang dengan pendekatan yang lebih fleksibel seperti insentif. Perdebatan ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan proteksi industri dalam negeri dengan kebutuhan untuk bersaing di pasar global. (hd)
