DENPASAR (Baliwananews.com) – Peneliti manuskrip lontar Bali dan Jawa Kuno, Sugi Lanus, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan modern di Bali yang dinilai gagal menjaga warisan terbesar daerah, yakni sistem pertanian sawah dan Subak.
Menurutnya, pertanian di Bali bukan sekadar aktivitas bercocok tanam, melainkan bagian dari kebijakan politik yang telah diwariskan sejak masa kerajaan Bali kuno.
Sugi Lanus juga menegaskan bahwa Subak lahir dari keputusan strategis para raja untuk menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas wilayah.
“Ketika saya berbicara tentang pertanian di Bali, orang mengira saya sedang membicarakan petani. Bukan. Begitu pula saat konversi sawah makin terjadi, masyarakat awam masih saja mau digiring berpikir konversi sawah adalah kesalahan petani. Sementara pemerintah atau penguasa cuci tangan,” tegas Sugi Lanus, yang dikutip dalam akun media sosial pribadinya di Denpasar, Minggu, 22 Maret 2026.
Sugi Lanus menjelaskan, berdasarkan prasasti kuno Bali, pembukaan lahan pertanian hingga pembangunan sistem irigasi seperti aungan merupakan proyek besar yang diinisiasi langsung oleh penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa Subak adalah sistem yang sarat dengan nilai politik dan kebijakan, bukan sekadar tradisi agraris biasa.
Lebih lanjut, Sugi Lanus menyebut Subak sebagai hasil konsensus krama sekaligus produk kebijakan yang mengatur distribusi air dan lahan.
Oleh karena itu, hilangnya sawah saat ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada petani.
Menurutnya, lemahnya perlindungan lahan, minimnya subsidi, serta tidak tegasnya penegakan aturan tata ruang menjadi faktor utama yang mendorong konversi lahan pertanian di Bali. Kondisi ini diperparah oleh tekanan kapitalisme pariwisata yang semakin kuat.
Sugi Lanus juga menilai, menyalahkan petani adalah bentuk “cuci tangan” politik. Tanpa dukungan nyata seperti insentif fiskal, perlindungan harga hasil pertanian, serta penegakan RTRW yang konsisten, petani akan terus berada dalam posisi lemah.
Sugi Lanus menegaskan bahwa menjaga sawah dan Subak bukanlah tindakan filantropi, melainkan kewajiban untuk melestarikan aset peradaban Bali.
Sugi Lanus bahkan menyamakan bentang persawahan dan sistem Subak sebagai “Dewi Sri Temple” yang harus dijaga layaknya pura.
“Jadi, jika saya mengkritisi kondisi pertanian di Bali, artinya saya sedang menyasar para pemimpin yang berkuasa karena kurang literasi, mereka gagal paham, bongol (tidak mampu mendengar), atau tidak punya “good will” sehingga tidak punya keseriusan dan tidak becus melindungi warisan para leluhur yang mereka puja-puji dalam pidato dan seremonial tapi mereka hianati dalam prilaku politik harian mereka,” kata Sugi Lanus.
Sugi Lanus kembali menekankan bahwa keberlangsungan Subak sepenuhnya bergantung pada kebijakan politik dan kepemimpinan, bukan semata pada individu petani.
Sejarah, kata dia, telah membuktikan bahwa sistem ini lahir dari keputusan politik yang kuat.
Tanpa keberpihakan nyata pemerintah dalam bentuk perlindungan lahan, penegakan hukum, serta alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pertanian, Sugi Lanus pesimistis Subak dapat bertahan di tengah perubahan zaman.
“Keberpihakan pemerintah dalam perlindungan lahan, penegakan hukum, dan wujud nyata dalam bentuk alokasi anggaran besar untuk pertanian adalah kunci utamanya,” pungkasnya. (hd)
