Oleh : I Made Somya Putra, SH.MH., Praktisi Hukum
Faktanya Jokowi Berjasa dalam Perjalanan & Langkah Politik Prabowo I Made Somya Putra menilai rekam jejak politik Jokowi sejak mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hingga mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 menjadi alasan kuat untuk tidak berspekulasi bahwa Jokowi dan Gibran ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Somya menguraikan setidaknya enam rangkaian peristiwa politik yang menurutnya menjadi alasan untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Jokowi maupun Gibran sedang berupaya menjatuhkan Prabowo.
Pertama, Jokowi memberikan kepercayaan kepada Prabowo dengan mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan sebelumnya.
Kedua, menurut Somya, Jokowi turut memberikan dukungan politik yang memperkuat posisi Prabowo dalam perjalanan menuju kontestasi Pilpres 2024.
Ketiga, Prabowo kemudian mengajak Gibran untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Somya menilai proses tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan pertimbangan politik Jokowi saat itu.
Keempat, keputusan Gibran maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo memiliki konsekuensi politik besar, termasuk risiko berhadapan dengan PDIP, partai yang sebelumnya menjadi tempat Gibran bernaung.
Kelima, setelah Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024, Jokowi turut mempersiapkan proses transisi pemerintahan menuju kepemimpinan Prabowo.
Keenam, Somya menilai seluruh rangkaian tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum membangun spekulasi mengenai dugaan keterlibatan Jokowi dalam upaya menggoyang pemerintahan Prabowo.
“Kalau dilihat dari perjalanan politik tersebut, rasanya tidak mungkin Jokowi ataupun Gibran memiliki keinginan untuk menjatuhkan Prabowo. Jokowi memiliki kontribusi besar dalam perjalanan politik Prabowo hingga menjadi Presiden,” ujar Somya.
Ia juga berpandangan bahwa dinamika pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowo.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan, termasuk kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran sendiri menyampaikan bahwa salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran, sebagaimana dikutip ANTARA pada Selasa (10/11/2026).
Pengakuan Gibran Tak Dibantah Bakom RI, Drama Hukum Putusan Ijazah Gibran Akan Berjilid-jilid,
Meskipun kemudian menurut Shahganda, Ketua Badan Komunikasi RI, Kabakom (Kabakom RI) Bantah Gibran soal Prabowo Sarankan Fight di PTUN, Hal tersebut dikemukakan Shahganda, Ketua Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, (detik.com) Selasa (10/11/2026.
Bagi Somya, situasi politik saat ini membutuhkan kejernihan dalam membaca hubungan antarelite. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terjebak pada narasi politik yang belum terbukti kebenarannya.
Menurutnya, perbedaan kepentingan, dinamika kekuasaan, dan persoalan hukum harus ditempatkan secara proporsional. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tuduhan mengenai adanya agenda menjatuhkan pemerintahan harus didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai dinamika politik yang sedang berkembang membuat kita keliru membaca siapa kawan dan siapa lawan. Yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” tegas Somya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mencermati perkembangan politik nasional secara kritis, tidak mudah terprovokasi, serta tetap mengedepankan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
