Denpasar (Baliwananews.com) – Program E10 digadang sebagai langkah energi hijau nasional, namun menuai kritik karena berpotensi memicu deforestasi dan konflik di Papua. Transisi energi dinilai harus menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat adat, dan kesiapan infrastruktur teknis.
Pemerintah tengah mempercepat program pencampuran bioetanol 10 persen (E10) ke dalam bensin sebagai langkah menuju transisi energi bersih dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kebijakan ini digadang-gadang menjadi tonggak kemandirian energi nasional sekaligus upaya menekan emisi karbon sektor transportasi.
Namun, di balik narasi “energi hijau”, muncul kekhawatiran akan dampak ekologis dan sosial dari proyek pengembangan bioetanol di wilayah Papua Selatan, terutama di kawasan Merauke. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Walhi dan Komnas HAM, menilai ekspansi perkebunan tebu untuk bahan baku bioetanol berpotensi memicu deforestasi dan mengancam ruang hidup masyarakat adat Marind yang telah lama bergantung pada tanah adat untuk hidup dan budaya mereka.
Proyek energi bersih yang dikerjakan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal justru dikhawatirkan menciptakan bentuk baru dari kolonialisme ekonomi, di mana sumber daya Papua kembali dieksploitasi atas nama pembangunan nasional. Di sisi lain, pemerintah menyebut proyek bioetanol ini akan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memanfaatkan lahan yang telah tersedia dan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai produksi.
Meski demikian, sejumlah pakar energi menilai implementasi E10 belum siap sepenuhnya. Dari sisi teknis, proses pencampuran etanol yang sensitif terhadap kelembapan air membutuhkan infrastruktur khusus yang belum tersedia secara merata di kilang dan terminal bahan bakar nasional.
Transisi energi seharusnya tidak hanya berfokus pada pergantian bahan bakar, tetapi juga menjamin keadilan ekologis dan sosial bagi wilayah penghasilnya. Tanpa itu, label “energi hijau” berisiko menjadi sekadar cat hijau di atas kebijakan lama.
