Denpasar (Baliwananews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan penyelesaian utang menjadi tanggung jawab BPI Danantara, yang tengah menyiapkan dua opsi restrukturisasi keuangan bersama mitra China.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menurutnya, tanggung jawab keuangan proyek tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi soal itu. Tapi kalau ini di bawah Danantara, mereka punya manajemen dan dividen sendiri, rata-rata Rp80 triliun per tahun,” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jumat (10/10).
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan proyek yang bersifat korporasi. Menurutnya, pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah harus dipisahkan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih. “Kalau enak swasta, kalau enggak enak government, itu tidak adil,” katanya.
Sementara itu, Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang: menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur Whoosh kepada pemerintah. “Kita memperhatikan keberlanjutan KAI karena KCIC kini bagian dari KAI. Dua opsi ini untuk menjaga keseimbangan finansialnya,” jelasnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, restrukturisasi utang KCIC tengah dinegosiasikan bersama mitra China. Proses tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi jangka pendek, tetapi juga melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang di masa depan.
Rosan juga mengakui, proses restrukturisasi ini bisa berdampak pada proyek lanjutan kereta cepat Jakarta–Surabaya, namun koordinasinya akan ditangani oleh kementerian terkait bidang infrastruktur dan kewilayahan. (Berbagai Sumber)
