Jakarta – baliwananews.com | Indonesia resmi bergabung dengan New Development Bank (NDB) untuk memperkuat pembangunan dan kerja sama dengan BRICS. Keanggotaan ini mendukung investasi infrastruktur dan dedolarisasi melalui Local Currency Settlement (LCS), sejalan dengan kebijakan BRICS dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota New Development Bank (NDB) dalam pertemuan dengan Presiden NDB, Dilma Vana Rousseff, di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat kemitraan pembangunan dengan negara-negara berkembang serta lembaga multilateral.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengikuti prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh NDB. Ia juga menyampaikan harapan agar keanggotaan ini dapat mempercepat transformasi pembangunan nasional, terutama dalam sektor-sektor strategis.
Presiden NDB, Dilma Rousseff, yang juga mantan Presiden Brasil, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi penting di kawasan dan dunia serta berbagi visi dengan NDB dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia juga menyoroti kesamaan prioritas investasi antara Indonesia dan NDB di sektor infrastruktur, logistik, transportasi, dan transisi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa Indonesia, sebagai anggota BRICS, memiliki hak untuk bergabung dengan NDB dan telah diminta untuk melakukan investasi sesuai formula yang ditetapkan. Ia menyebut pembayaran investasi dapat dilakukan dalam jangka waktu tujuh tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sebelum keputusan ini diambil, Indonesia telah menjalani diskusi teknis dengan NDB terkait syarat keanggotaan serta peran NDB dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu potensi kerja sama yang diharapkan adalah kolaborasi antara NDB dan Danantara sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur nasional.
Selain bergabung dengan NDB, Indonesia juga mempererat hubungannya dengan BRICS, termasuk dalam agenda dedolarisasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan ini terhadap ekonomi Indonesia.
Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan Local Currency Settlement (LCS) dengan beberapa negara, termasuk China, untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi bilateral. Langkah ini sejalan dengan upaya BRICS dalam memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.
Keikutsertaan Indonesia dalam dedolarisasi diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi risiko dari fluktuasi nilai tukar dolar AS. Namun, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil langkah dan terus memantau dampaknya terhadap perekonomian domestik. (hd)
