Denpasar (Baliwananews.com) – Amerika Serikat melancarkan operasi militer ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Tindakan ini memicu kecaman luas dunia internasional, termasuk PBB, negara Amerika Latin, Eropa, hingga Asia, karena dinilai melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara.
Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer ke Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) dini hari yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores. Operasi ini disebut sebagai puncak tekanan berbulan-bulan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Caracas, dengan dalih bahwa Maduro merupakan pemimpin tidak sah dan terlibat jaringan narkoba internasional.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan tersebut. Melalui juru bicaranya, Guterres menilai aksi militer AS menciptakan preseden berbahaya dan berpotensi mengguncang stabilitas kawasan. Ia menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan Piagam PBB oleh semua pihak.
Pemerintah Venezuela mengecam keras serangan itu dan menyebutnya sebagai agresi militer serius terhadap wilayah dan rakyatnya. Tuduhan serupa disuarakan sejumlah negara Amerika Latin seperti Kolombia, Kuba, Brasil, Meksiko, dan Chile yang menilai tindakan AS melanggar prinsip non-intervensi dan integritas teritorial. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, memperingatkan bahwa serangan semacam ini dapat mendorong dunia menuju kekacauan dan melemahkan multilateralisme.
Di sisi lain, beberapa negara justru mendukung langkah AS. Presiden Argentina, Javier Milei, menyebut penangkapan Maduro sebagai runtuhnya rezim diktator, sementara Presiden Panama dan Ekuador menyerukan transisi demokratis di Venezuela. Pemerintah AS sendiri menyatakan Maduro telah didakwa atas sejumlah kejahatan berat, termasuk konspirasi narkoterorisme, dan akan diadili di pengadilan AS.
Reaksi global juga datang dari China, Rusia, Iran, dan Prancis yang sama-sama mengutuk keras penggunaan kekerasan oleh AS. Uni Eropa dan Inggris menyerukan pengekangan serta klarifikasi fakta, sembari menekankan pentingnya keselamatan warga sipil dan penghormatan hukum internasional.
Indonesia turut menyatakan keprihatinan dan memantau situasi untuk memastikan keselamatan warganya di Venezuela. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen pada penyelesaian damai melalui dialog dan de-eskalasi. Perkembangan ini menempatkan krisis Venezuela sebagai sorotan utama geopolitik global awal 2026.
