DPD ARUN Bali: Jangan Gegara Dugaan CSR Galeri Kohinoor ke Oknum DPRD, Proyek Penataan 39 Toko di Sempadan Tukad Badung Mendadak Batal

banner 468x60

Denpasar (Baliwananews.com) — “CSR itu untuk rakyat melalui mekanisme resmi, bukan untuk dikantongi oknum DPRD. Jika CSR diduga dijadikan alat tukar untuk membatalkan penataan sungai, itu bukan lagi kegiatan sosial, melainkan gratifikasi.”

Hal tersebut dikemukakan Gung De, Sekretaris DPD ARUN Bali menyoroti dugaan gratifikasi serta pembatalan sepihak proyek penataan 39 unit toko di kawasan sempadan Tukad Badung, Jalan Sulawesi, Denpasar. Kamis, 19 November 2026.

Proyek yang dinilai penting bagi penataan ruang, pengendalian banjir, dan pelestarian ekosistem sungai tersebut tiba-tiba dibatalkan, bersamaan dengan munculnya dugaan aliran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) dari Galeri Kohinoor kepada oknum Anggota DPRD Kota Denpasar.

Bantuan TJSL/CSR wajib disalurkan melalui mekanisme resmi, transparan, dapat diaudit, dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. CSR bukan instrumen untuk diberikan kepada oknum pejabat atau anggota dewan guna memengaruhi kebijakan publik.

Masyarakat berhak memperoleh kejelasan: apakah benar terdapat aliran dana atau bantuan CSR dari Galeri Kohinoor kepada oknum Anggota DPRD Kota Denpasar yang kemudian diikuti oleh pembatalan proyek penataan tersebut?.

Jika dugaan tersebut terbukti, hal itu berada dalam ranah gratifikasi yang wajib ditindaklanjuti. Berdasarkan Pasal 12B juncto Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap penerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

Penataan sempadan Tukad Badung bukan sekadar persoalan toko-toko. Proyek ini berkaitan langsung dengan pencegahan banjir, pelestarian ekosistem sungai, serta ketertiban tata ruang ibu kota Provinsi Bali.

Apabila Wali Kota Denpasar dan Kepala Dinas PUPR sebelumnya telah menyatakan proyek siap dilaksanakan, maka pembatalan harus disertai alasan teknis yang jelas, dasar hukum yang sah, serta dokumen resmi yang dapat diakses oleh publik.

Pembatalan sepihak berpotensi menimbulkan kerugian berlapis, antara lain: Kerugian keuangan negara akibat pembatalan proyek yang telah direncanakan dan Kerugian mata pencaharian para pedagang dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

Serta meningkatnya risiko banjir dan kerusakan lingkungan di sekitar Tukad Badung bahkan Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

KPK dan Kejaksaan Negeri Denpasar segera mengusut dugaan aliran dana atau CSR kepada oknum Anggota DPRD yang berkaitan dengan pembatalan proyek tersebut.
Wali Kota Denpasar harus memberikan penjelasan tertulis dalam waktu 3×24 jam mengenai alasan pembatalan serta pihak yang memberikan instruksi pembatalan dan Dinas PUPR Kota Denpasar membuka akses publik terhadap dokumen proyek, termasuk DED, anggaran, jadwal pelaksanaan, dan surat keputusan pembatalan.

BPK melakukan audit khusus terhadap perencanaan dan realisasi anggaran proyek penataan kawasan Tukad Badung serta Proyek penataan 39 toko dilanjutkan demi kepentingan umum dan kelestarian Tukad Badung dan semestinya Sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti terlibat dalam praktik gratifikasi.

Tukad Badung adalah urat nadi Kota Denpasar. Jangan gadaikan sungai kita demi kepentingan segelintir pihak. Tegakkan tata ruang, lanjutkan penataan, dan usut tuntas dugaan gratifikasi. (hd)

banner 336x280