BATUBULAN (Baliwananews.com) —Sengketa kepemilikan tanah seluas 286 meter persegi di Jalan Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, kembali menjadi sorotan. Indrawati (67), melalui kuasa hukumnya dari THE SOMYA INTERNATIONAL (S’INT) LAW OFFICE, mengadukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 309/Kuta.
Bahkan THE SOMYA INTERNATIONAL (S’INT) LAW OFFICE meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Satgas Anti Mafia Tanah, Ombudsman RI, Menteri ATR/Kepala BPN RI, KPK, Mahkamah Agung RI, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tanah tersebut diklaim telah dibeli dan dikuasai secara fisik oleh keluarga Indrawati sejak 1985. Namun, munculnya sertifikat pengganti atas nama Rudy Aras, ST, memicu sengketa yang hingga kini masih bergulir melalui sejumlah jalur hukum.
Kuasa hukum Indrawati, I Made Somya Putra, SH., MH., menyatakan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur administrasi pertanahan yang melatarbelakangi penerbitan sertifikat tersebut.
Riwayat Penguasaan Tanah Sejak 1985
Menurut keterangan kuasa hukum, tanah tersebut dibeli oleh almarhum I Gusti Komang Debet Arthana, suami Indrawati, pada 1985. Sejak transaksi tersebut, keluarga Indrawati mengaku terus menguasai dan menempati objek tanah hingga sekarang.
Persoalan mulai muncul ketika pada pertengahan 2015 Rudy Aras, ST, yang disebut sebagai anak dari pihak penjual tanah pada 1985, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas SHM Nomor 309/Kuta dengan alasan sertifikat sebelumnya hilang.
Sengketa kemudian berlanjut melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, hingga upaya hukum banding dan kasasi.
Kuasa hukum juga merujuk Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3633 K/Pdt/2025 dalam rangkaian proses hukum yang telah ditempuh. Meski demikian, persoalan administrasi pertanahan dan klaim penguasaan objek tanah masih menjadi bagian dari sengketa yang perlu ditelaah lebih lanjut.
Tujuh Kejanggalan yang Dipersoalkan
Dalam pengaduannya, tim kuasa hukum mengidentifikasi sedikitnya tujuh persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan instansi berwenang.
1. Tanggal penerbitan sertifikat mendahului pengukuran. Berdasarkan dokumen yang dimiliki kuasa hukum, SHM tercatat diterbitkan pada 25 September 1973, sedangkan pengukuran tanah dilakukan pada 27 September 1973.
2. Persoalan usia pemegang sertifikat. Rudy Aras disebut lahir pada 1971. Dengan demikian, ketika sertifikat atas namanya diterbitkan pada 1973, usianya masih sekitar dua tahun. Kuasa hukum mempertanyakan dasar kewenangan dan dokumen perwalian yang digunakan dalam proses tersebut.
3. Dugaan peran ganda dalam proses administrasi.Ratmun Robby, ayah Rudy Aras, disebut tercatat dalam sejumlah kapasitas sekaligus, yakni sebagai pemohon, pendaftar, dan petugas yang mengeluarkan sertifikat. Hal ini dinilai perlu diverifikasi melalui pemeriksaan arsip pertanahan.
4. Tidak adanya pemberitahuan kepada penguasa fisik tanah. Indrawati mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun mengetahui adanya proses permohonan sertifikat pengganti, meskipun keluarga telah menguasai objek tanah selama puluhan tahun.
5. Persoalan bentuk sertifikat pengganti. Kuasa hukum mempertanyakan penerbitan sertifikat dalam bentuk dokumen fisik analog setelah berlakunya ketentuan sertifikat elektronik berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023.
6. Ditemukannya dua versi dokumen sertifikat. Tim kuasa hukum mengaku menemukan dua versi sertifikat untuk objek tanah yang sama, masing-masing satu dokumen tanpa tanggal penerbitan dan satu lainnya bertanggal 9 Januari 2026.
7. Dugaan intervensi pihak luar dalam proses peradilan. Kuasa hukum juga mengungkap adanya pihak yang mengaku berasal dari lembaga tertentu dan mengklaim memiliki akses terhadap ruang kerja hakim serta dapat mengatur strategi perkara. Informasi ini dinilai perlu ditelusuri dan diverifikasi oleh lembaga berwenang.
Seluruh persoalan tersebut, menurut kuasa hukum, membutuhkan pemeriksaan dokumen asli, penelusuran administrasi, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Untuk memperjuangkan hak kliennya, tim kuasa hukum menyebut telah menempuh sejumlah langkah hukum dan pengaduan kepada instansi terkait.
1. Perkara Perdata No. 397/Pdt.G/2026/PN.Dps | PN Denpasar (Sedang berjalan)
2. Perkara PTUN No. 26/Pdt.G/2026/PTUN.Dps | PTUN Denpasar |(Sedang berjalan)
3 Dumas/397/IV/2026/SPKT | Satreskrim Polresta Denpasar (Proses penyelidikan)
4 | LP/B/564/VI/2026/SPKT/Polda Bali | Polda Bali (Dilaporkan oleh pihak terkait)
Kuasa hukum berharap seluruh proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan memberikan ruang yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan bukti serta argumentasi hukum.
I Made Somya Putra menegaskan bahwa kliennya merupakan perempuan berusia 67 tahun yang selama ini mempertahankan penguasaan atas tanah yang telah menjadi tempat tinggal keluarganya selama lebih dari empat dekade.
“Perempuan yang sudah lanjut usia tidak seharusnya harus berjuang sendirian mempertahankan rumah yang telah ditinggalinya selama puluhan tahun. Kami sangat menghargai kerja seluruh lembaga penegak hukum, namun dalam kasus ini terdapat cukup banyak kejanggalan yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang,” ujarnya.
Ia berharap sengketa tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan prosedur hukum maupun administrasi pertanahan.
“Jangan sampai sengketa tanah berubah menjadi praktik perampasan berkedok hukum yang sistematis. Kami ingin seluruh fakta dibuka dan setiap proses diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Melalui siaran pers ini, THE SOMYA INTERNATIONAL (S’INT) LAW OFFICE meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Satgas Anti Mafia Tanah, Ombudsman RI, Menteri ATR/Kepala BPN RI, KPK, Mahkamah Agung RI, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Secara khusus, pihak kuasa hukum meminta:
Pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penerbitan SHM Pengganti Nomor 309/Kuta atas nama Rudy Aras, ST, termasuk kelengkapan dokumen dan prosedur administrasinya.
Penelusuran terhadap dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penerbitan sertifikat dan pengelolaan arsip pertanahan.
Jaminan independensi, transparansi, dan integritas dalam seluruh proses persidangan yang sedang berlangsung.
Percepatan penanganan pengaduan masyarakat dan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.
Pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan proses hukum yang berpotensi merugikan pihak yang sedang memperjuangkan haknya.
Kuasa hukum menyatakan siap menyerahkan dokumen dan bukti pendukung kepada instansi berwenang untuk membantu proses pemeriksaan.
Bagi Indrawati, perkara ini bukan semata persoalan kepemilikan tanah bernilai ekonomi tinggi di kawasan Kuta. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola administrasi pertanahan dan lembaga peradilan. (hd)
