DENPASAR (Baliwananews.com)— Konsep Baliologi didorong menjadi instrumen penting untuk menemukan kembali “spirit” kebudayaan Bali sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam pengembangan pariwisata budaya. Menurut seorang akademisi sekaligus aktivis, Bali tidak cukup hanya dipromosikan sebagai destinasi wisata, tetapi juga harus dijaga fondasi nilai dan identitas kebudayaannya agar tidak tergerus oleh kepentingan komersial.
Hal tersebut dikemukakan Akademisi dan Pakar hukum konstitusi Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna SH. M.Hum. disela-sela kegiatan dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama antara Bali dan Australia, Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali bersama Universitas Udayana dan Western Sydney University di Ruang Bangsa, Universitas Udayana, Jimbaran, Selasa (3/11/2026).
Dalam paparannya, sang akademisi menegaskan bahwa Baliologi bukan sekadar kajian akademis tentang Bali. Ia harus menjadi alat bagi masyarakat Bali untuk memahami kembali akar budaya, nilai spiritual, dan identitas yang menjadi fondasi kehidupan masyarakatnya.
“Baliologi adalah upaya menemukan kembali spirit Bali. Masyarakat Bali sendiri perlu memahami identitas dan nilai-nilai yang menjadi fondasi kebudayaannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman itu menjadi semakin penting ketika pariwisata berkembang sangat cepat dan mulai menggeser posisi masyarakat Bali sebagai subjek budaya menjadi sekadar pelayan kebutuhan wisatawan.
Akademisi tersebut mengkritik praktik pariwisata budaya yang cenderung menempatkan wisatawan sebagai pihak yang menentukan segala bentuk penyajian budaya. Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko mengubah budaya Bali menjadi komoditas yang disesuaikan selera pasar, bukan warisan yang dihidupi dan dijaga oleh masyarakatnya.
“Dalam pariwisata budaya, wisatawan semestinya diajak memahami dan menghormati kebudayaan Bali, bukan semata-mata menjadi pihak yang menentukan segala sesuatu berdasarkan keinginannya,” katanya.
Ia menilai pariwisata budaya yang sehat harus membangun hubungan timbal balik: wisatawan memperoleh pengalaman budaya yang autentik, sementara masyarakat Bali tetap menjadi pemilik, pelaku, dan penjaga budaya tersebut. Dengan begitu, pariwisata tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan budaya.
“Jangan sampai Bali kehilangan identitasnya karena terlalu mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek,” tegasnya.
Di sisi lain, Baliologi dipandang dapat menjadi instrumen evaluasi kebijakan publik. Hasil penelitian di bidang ini, kata akademisi, seharusnya tidak berhenti di ruang kampus atau forum seminar, tetapi diolah menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.
Ia berharap temuan Baliologi dapat menjadi dasar perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengembangan pendidikan, serta perumusan kebijakan pariwisata yang lebih berorientasi pada keberlanjutan budaya.
“Baliologi perlu didorong menjadi dasar kebijakan publik. Hasil penelitiannya harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi arsip akademik,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi dengan akademisi, tokoh adat, seniman, agama, dan pelaku pariwisata agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berakar pada kebutuhan dan nilai masyarakat Bali. (hd)
