Denpasar (baliwananews.com) -Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, H.E. Zhang Zhisheng, pada 14 Mei 2026 untuk membahas penguatan kerja sama Bali–Tiongkok di bidang PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik), keamanan WNA Tiongkok, digitalisasi, dan ekspor produk pertanian Bali ke Tiongkok.
Konjen Zhang memuji perkembangan infrastruktur dan keamanan di Bali sejak penugasannya dua tahun terakhir, menyatakan dukungan Tiongkok untuk proyek PSEL yang dikerjakan investor Zhejiang Weiming, serta menyoroti potensi ekspor manggis dan salak Bali ke pasar Tiongkok.
Zhang juga mendukung kerja sama di ekonomi kreatif, perikanan, transformasi digital, dan sistem pembayaran lintas negara (QRIS). Ia mengundang Gubernur Koster ke Tiongkok untuk studi dan penguatan investasi.
Gubernur Koster menegaskan dukungan terhadap penguatan hubungan RI–Tiongkok, komitmen mengawal proyek PSEL bersama mitra Tiongkok setelah pemilihan oleh Danantara Indonesia, dan target peletakan batu pertama Juli 2026, dengan penyelesaian proyek kira-kira Oktober 2027.
Pematangan lahan ditargetkan selesai akhir Juni 2026; pengerjaan diperkirakan 15 bulan. Pemerintah Provinsi juga mempercepat infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan memperkuat keamanan melalui koordinasi dengan Polda dan Kodam.
Poin penting dan implikasi
PSEL (sampah→listrik): Dukungan investor Tiongkok (Zhejiang Weiming) mempercepat realisasi solusi pengelolaan sampah; perlu pengawasan ketat soal kepatuhan hukum, AMDAL, manajemen sosial, dan jaminan pasokan listrik/kontrak off-taker.
Kepastian administratif dan lahan: Target pematangan lahan akhir Juni + peletakan batu pertama Juli memberi tenggat waktu singkat untuk menyelesaikan izin, ganti rugi lahan, dan konsultasi publik; risiko keterlambatan jika ada sengketa atau penolakan.
Ekspor buah (manggis, salak): Minat kuat pasar Tiongkok membuka peluang diversifikasi ekspor. Namun perlu standar karantina, sertifikasi SPS, rantai dingin, dan volume konsisten untuk memenuhi permintaan; peluang bagi petani dan agregator lokal.
Digitalisasi & pembayaran: Dukungan Tiongkok pada transformasi digital dan interoperabilitas pembayaran (QRIS) dapat mempermudah wisatawan Tiongkok, namun perlu atensi terhadap keamanan data, regulasi fintech, dan inklusi UMKM.
Politik dan diplomasi: Pertemuan selaras dengan kebijakan sentral RI–Tiongkok; memberi legitimasi proyek bernilai strategis tetapi juga menuntut transparansi publik untuk menghindari resistensi politik atau kekhawatiran kedaulatan.
Sosial–kultural: Ditekankan kedekatan historis dan budaya antara Bali dan Tiongkok yang mendukung hubungan pariwisata dan budaya; namun program harus sensitif budaya lokal dan lingkungan.
Rekomendasi singkat untuk Pemprov Bali
Pastikan dokumen AMDAL, izin lahan, dan konsultasi publik tuntas sebelum peletakan batu pertama.
Buat mekanisme transparan untuk publikasi kontrak, standar lingkungan, dan jadwal proyek.
Kembangkan roadmap ekspor buah: sertifikasi SPS, pilot pengiriman, dan pembinaan kelompok tani/agregator.
Siapkan kebijakan data dan keamanan untuk integrasi sistem pembayaran digital dan pariwisata.
Koordinasi intensif antar-BUMD, kabupaten (Badung, Denpasar), Polda, dan Kodam untuk aspek keamanan dan operasional.
