Oleh Nyoman Baskara
Antrean panjang BBM yang berulang dan menyita waktu warga mendorong lahirnya gagasan solutif dari pemerhati publik, Nyoman Baskara. Ia mengusulkan agar Bale Banjar difungsikan sebagai titik distribusi BBM sementara di tingkat lingkungan, sehingga warga tidak lagi harus berebut dan menunggu berjam-jam di SPBU.
Menurut Nyoman Baskara, persoalan kelangkaan BBM bukan hanya soal ketersediaan bahan bakar, tetapi juga soal pemerataan akses dan kenyamanan masyarakat. Ia menilai pelayanan publik seharusnya mendekat ke warga, bukan memaksa warga menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh kebutuhan dasar.
“Mendekatkan pelayanan ke warga, bukan memaksa warga jauh-jauh datang ke pelayanan. Lebih manusiawi dan lebih berkeadilan,” ujar Nyoman Baskara di Denpasar, Jumat (16/10/2026).
Bale Banjar dipandang sebagai lokasi yang strategis karena telah menjadi pusat aktivitas sosial dan komunikasi warga di Bali. Usulan ini juga berpijak pada kearifan lokal, struktur sosial yang kuat, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Beberapa alasan utama usulan tersebut antara lain, diantaranya:
Dekat dengan warga, artinya Setiap banjar dapat melayani warganya sendiri, sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan jauh ke SPBU.
Data warga tersedia, artinya Pemerintah Desa dan Kepala Lingkungan telah memiliki basis data keluarga, sehingga pembagian BBM dapat dicatat, dipantau, dan lebih akuntabel.
Pengelolaan yang terpercaya, artinya Distribusi dapat dikelola oleh Kelian Dinas, didampingi Pecalang dan aparat kepolisian agar berjalan aman dan tertib.
Lebih berkeadilan, artinya Pemberian jatah yang sama bagi setiap keluarga diharapkan mencegah penimbunan, penyerobotan, dan praktik tidak transparan.
Dalam usulan tersebut, Pertamina disarankan menyiapkan BBM dalam kemasan botol berukuran 1 liter, kemudian mendistribusikannya ke setiap banjar sesuai jumlah kepala keluarga di wilayah masing-masing.
Setiap kepala keluarga berhak memperoleh jatah sebesar 5 liter dengan harga khusus. Pembagian dilakukan pada jam yang telah ditentukan agar warga dapat datang secara tertib, mengambil jatahnya, lalu segera kembali beraktivitas.
Nyoman Baskara menekankan bahwa mekanisme ini bukan sekadar soal pembagian BBM, melainkan upaya menciptakan pelayanan yang lebih manusiawi. Suasana yang diharapkan adalah ketertiban dan kebersamaan, bukan kepanikan maupun keributan.
“Ketika pelayanan tertata, warga tidak hanya memperoleh BBM, tetapi juga merasakan ketenangan dan rasa diperhatikan,” tambahnya.
Gagasan ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Pertamina sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat terkait antrean BBM.
Nyoman Baskara menegaskan bahwa kunci utama solusi ini adalah memastikan warga memperoleh BBM secara mudah, merata, dan tanpa harus mengantre berjam-jam di bawah terik matahari.
“Pelayanan yang dekat, teratur, dan merata adalah hak setiap warga,” tutupnya.
Usulan pemanfaatan Bale Banjar sebagai titik distribusi BBM sementara merupakan gagasan berbasis pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal Bali. Fokus utamanya adalah mempercepat distribusi, menjaga ketertiban, serta memastikan pemerataan akses BBM bagi masyarakat. (bas)
