Denpasar (Baliwananews.com) — Dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Badung, Bali, kini menjadi sorotan publik terkait transparansi tata kelola administrasi pertanahan dan perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat. Tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, SH., MH., resmi membawa persoalan tersebut ke jalur hukum serta mendorong keterlibatan aktif Satgas Mafia Tanah untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan prosedur penerbitan dokumen pertanahan.
Langkah hukum ini diambil untuk menguji transparansi dan keabsahan administrasi pertanahan yang mendasari penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) hingga sertifikat tanah di wilayah Desa Ungasan, Kabupaten Badung.
Dr. Rizal Akbar Maya Poetra menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara setara, tanpa memandang profil maupun jabatan pihak-pihak yang terlibat.
“Persoalan ini bukan sekadar mengenai sengketa fisik tanah, melainkan ujian terhadap integritas sistem pertanahan kita. Siapa pun yang terlibat, terlepas dari jabatan publik yang diemban, harus tunduk pada asas kepastian hukum dan transparansi,” tegas Dr. Rizal Akbar Maya Poetra.
Dalam laporan awal, terdapat tiga pihak yang menjadi fokus pengaduan, yaitu Dr. I.W.S., yang disebut sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), I.W.S., yang disebut sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; dan I.M.K., sebagai Kepala Desa Ungasan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan proses administrasi pertanahan, mulai dari penerbitan surat keterangan sporadik oleh pihak desa hingga proses penerbitan sertifikat tanah yang dinilai perlu diuji secara hukum.
Dalam pengaduannya Dr. Rizal Akbar menyebut adanya indikasi pemalsuan surat, penyalahgunaan kewenangan, serta persekongkolan jahat. Namun, seluruh hal tersebut masih berstatus dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, independen, serta tidak tebang pilih.
Fokus utama laporan ini menyoroti dua tahapan krusial dalam administrasi pertanahan yaitu penerbitan Surat Keterangan Sporadik di tingkat desa, yang dipertanyakan dasar penerbitannya,
Prosedur verifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya mekanisme pengujian dokumen oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, terkait permohonan sertifikat yang disinyalir tidak memenuhi persyaratan formal maupun material tetapi tetap diproses.
“Pertanyaan saya, kenapa terdapat permohonan penerbitan sertifikat yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diproses? Padahal, kewenangan penerbitan sertifikat berada pada BPN,” ungkap Dr. Rizal Akbar.
Menurut pihak pelapor, keterangan mengenai penguasaan fisik tanah merupakan bagian penting dalam pemeriksaan sebelum dokumen sporadik diterbitkan. Oleh karena itu, dasar penguasaan, riwayat administrasi, serta proses verifikasi dokumen perlu dikaji secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Untuk memperkuat laporan, Pihaknya telah melakukan verifikasi mandiri berbasis data geospasial melalui aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, Pengecekan tersebut dilakukan dengan mencocokkan informasi pertanahan berdasarkan data dan lokasi objek yang dipersoalkan. Tim pelapor juga menyatakan telah mendatangi lokasi, mengambil dokumentasi foto, serta melakukan pencocokan informasi untuk memastikan status dan data pertanahan yang menjadi persoalan.
Meskipun demikian, pembuktian dugaan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dokumen asli, riwayat administrasi pertanahan, dasar penguasaan tanah, serta keterangan dari seluruh pihak terkait.
Dr. Rizal Akbar menyatakan telah berupaya memperoleh dokumen dan informasi yang dibutuhkan, tetapi menurut pengakuannya upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.
Pihak pelapor kemudian meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti oleh Satgas Mafia Tanah, termasuk unsur BPN Pusat dan aparat penegak hukum, guna mengungkap dugaan penyimpangan serta membuka akses terhadap informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan.
“Ini sudah direspons cukup positif. Kita memang menghadapi orang-orang yang memiliki jabatan luar biasa. Tetapi persoalan seperti ini harus dibuka secara terang,” kata Dr. Rizal Akbar.
Pihak pelapor berharap proses investigasi berjalan secara profesional, independen, dan transparan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak.
Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan saat ini merupakan upaya penegakan hukum melalui jalur formal. Seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan tetap memiliki hak klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Laporan dan dugaan yang disampaikan belum merupakan bukti kesalahan ataupun penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Pembuktian atas dugaan tersebut harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Melalui langkah ini, pihaknya berharap tata kelola pertanahan di Kabupaten Badung dan Bali dapat semakin bersih, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. (hd)
