Denpasar (Bakiwananews.com) – Seiring menghangatnya wacana Bali Quality Tourism, pakar pariwisata Bali mendesak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan asosiasi industri untuk segera menerjemahkan komitmen politik menjadi program terukur. Menurut Nyoman Baskara, penulis dan pengamat pariwisata Bali, Bali seharusnya telah merealisasikan pariwisata berkualitas sejak dua dekade lalu, mengingat pulau ini telah lama menjadi destinasi favorit dunia dengan daya dukung alam dan budaya yang rentan terhadap dampak wisata massal (mass tourism).
“Terlalu berbahaya jika wacana pariwisata berkualitas terus ditunda. Bali sudah sesak napas karena keberatan beban. Daya dukung alam Bali sudah cukup lama ringkih menahan beban kehidupan yang berlangsung di atasnya,” tegas Nyoman Baskara dalam keterangannya, Senin (5/10).
Empat pertanyaan kritis yang harus dijawab
Menurut Baskara, ada empat pertanyaan mendasar yang perlu diurai tuntas sebelum program Quality Tourism dijalankan: (1) bagaimana Bali memulai program pariwisata berkualitas, (2) apa saja parameter yang digunakan, (3) bagaimana road map agar rencana berjalan on the track, dan (4) komponen pemangku kepentingan mana saja yang harus dilibatkan.
Ia menilai, tanpa jawaban operasional atas keempat pertanyaan itu, wacana quality tourism berisiko hanya menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat, budaya, dan lingkungan Bali.
UNWTO dan GSTC Sebagai pedoman, Baskara merekomendasikan dua rujukan utama. Pertama, parameter Quality Tourism of Destination dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), yang mendefinisikan kualitas destinasi sebagai proses memenuhi kebutuhan wisatawan pada harga wajar, dengan faktor: keamanan dan keselamatan (safety and security), higienitas, aksesibilitas, komunikasi, infrastruktur dan amenitas publik, etika, transparansi dan penghargaan, serta keaslian dan harmoni (authenticity and harmony).
Kedua, parameter Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang mencakup empat pilar: pengelolaan berkelanjutan (sustainable management), dampak sosio-ekonomi, dampak budaya, dan dampak lingkungan. Kombinasi kedua kerangka ini, menurutnya, dapat menjadi dasar penyusunan indikator kinerja destinasi Bali yang terukur, mulai dari tingkat kejahatan terhadap wisatawan, kepatuhan standar kebersihan, ketersediaan fasilitas difabel, keterlibatan komunitas lokal, hingga pengelolaan limbah dan daya dukung kawasan.
Baskara mengusulkan road map bertahap: fase konsolidasi regulasi dan pemetaan daya dukung (carrying capacity) pada 0–12 bulan, fase penerapan standar dan sertifikasi di kawasan pilot (misalnya Sarbagita) pada 12–36 bulan, serta fase replikasi dan penguatan tata kelola pada 36–60 bulan. Ia juga menekankan pentingnya instrumen penyaringan profil wisatawan dan pemanfaatan pungutan wisatawan asing untuk mendanai program-program kualitas seperti kebersihan, keamanan, dan peningkatan amenitas publik.
“Fokus industri harus bergeser dari volume ke nilai, dari konsumsi ke kontribusi, serta dari pariwisata massal menuju pariwisata yang bertanggung jawab,” ujarnya, mengutip semangat yang juga disampaikan sejumlah pimpinan asosiasi pariwisata Bali.
Pelibatan seluruh pemangku kepentingan
Dalam pandangan Baskara, program quality tourism hanya akan berhasil jika melibatkan seluruh pemangku kepentingan: Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota (terutama Denpasar, Badung, Gianyar), instansi vertikal (Imigrasi, Bea Cukai, Kepolisian), asosiasi (PHRI, GIPI, BHA, BVA), pelaku usaha (hotel, restoran, villa, DTW, transportasi), komunitas dan lembaga adat, akademisi, serta sektor keuangan dan pembangunan.
“Membangun pariwisata Bali tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, di mana wisatawan mencari pengalaman, kenyamanan, keamanan, pelayanan berkualitas, keaslian budaya, dan makna,” demikian pesan yang selaras dengan arah kebijakan Pemprov Bali dalam beberapa kesempatan terakhir.
Nyoman Baskara adalah penulis dan pengamat pariwisata Bali yang kerap menyoroti isu tata kelola destinasi, daya dukung lingkungan, dan pariwisata berkelanjutan. Tulisan-tulisannya banyak dimuat di media lokal dan menjadi bahan diskusi di forum-forum kepariwisataan Bali.
