Denpasar (baliwananews.com) – Pemerintahan Prabowo-Gibran mengusulkan penambahan nomenklatur kementerian, dengan rencana menunjuk 40 menteri dalam kabinetnya. Langkah ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebagai respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.
Dalam sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan, pemerintahan Prabowo-Gibran mengusulkan wacana penambahan nomenklatur kementerian. Inisiatif ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menekankan pentingnya adaptasi struktur kabinet untuk mendukung kebijakan dan tantangan baru.
Wacana ini muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, dengan tujuan untuk memperkuat peran Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Penambahan nomenklatur kementerian diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pengamat politik memberikan pandangannya terkait wacana ini, mengingatkan bahwa penambahan jumlah kementerian harus dipertimbangkan dengan matang untuk menghindari redundansi dan memastikan efisiensi. Ia juga membandingkan rencana ini dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat, yang dikenal dengan jumlah menteri yang lebih sedikit.
Menurut sumber dalam, Prabowo Subianto berencana untuk menunjuk sebanyak 40 menteri dalam kabinetnya. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperluas cakupan pemerintahan dan meningkatkan fokus pada sektor-sektor penting.
Revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda transisi pemerintahan. Proses revisi ini diharapkan dapat selesai sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024. “Ya revisi [UU Kementerian Negara] itu bisa sebelum dilakukan [Pelantikan],” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (12/5).
Jika wacana ini terealisasi, akan terjadi perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Struktur kabinet yang lebih dinamis dan responsif diharapkan dapat membawa angin segar dan mempercepat proses pembangunan nasional.
Pemerintahan Prabowo-Gibran tampaknya bertekad untuk melakukan reformasi struktural yang signifikan. Masyarakat dan para pemangku kepentingan menantikan hasil dari wacana ini, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masa depan Indonesia. (hd)
