Jakarta (Baliwananews.com) – Ribuan buruh demo serentak di DPR RI dan daerah pada Kamis (28/8), menuntut penghapusan outsourcing, kenaikan upah, reformasi pajak, serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi sempat ricuh di Jakarta, juga terjadi di Bandung, Semarang, dan Medan. Pemerintah menyatakan penetapan upah masih dalam kajian.
Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di depan Gedung DPR RI Jakarta dan sejumlah gedung dewan di daerah pada Kamis (28/8). Aksi yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyuarakan enam tuntutan utama kepada pemerintah dan anggota dewan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, tuntutan utama buruh adalah penghapusan sistem outsourcing. Ia menyebut janji Presiden Prabowo Subianto belum terealisasi karena Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya masih berlaku. “Jangan salahkan buruh dan mahasiswa turun ke jalan. DPR dan menteri tidak menjalankan apa yang sudah disampaikan presiden,” ujar Iqbal.
Selain itu, buruh menuntut kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen, pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi UU Pemilu, serta reformasi perpajakan dengan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta dan penghapusan pajak bagi pekerja berpendapatan rendah.
Aksi bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) awalnya berlangsung damai. Namun, di Jakarta situasi sempat memanas ketika massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain berupaya mendorong barikade menuju gerbang DPR. Polisi merespons dengan tembakan air (water cannon) hingga massa mundur ke sekitar Stasiun Palmerah. Kericuhan kecil berlanjut hingga sore dan mengganggu operasional Commuter Line lintas Tanah Abang–Palmerah.
Untuk pengamanan, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan dan menyekat sekitar 120 pelajar yang diduga hendak bergabung setelah terprovokasi ajakan di media sosial. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga meminta sekolah memperketat pengawasan agar siswa tidak terlibat dalam aksi.
Aksi serentak juga terjadi di berbagai daerah. Di Bandung, sekitar 100 buruh berdemo di depan Gedung Sate menuntut kenaikan UMK dan realisasi Satgas PHK. Di Semarang, ratusan massa dari Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) mendatangi DPRD setempat. Sementara di Medan, ratusan buruh berunjuk rasa di luar gedung DPRD Sumatera Utara, di mana mereka tidak hanya menyuarakan tuntutan buruh tetapi juga mengkritik keras perilaku sejumlah pejabat dan anggota dewan yang dianggap tidak mencerminkan penderitaan rakyat.
Merespons tuntutan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa penetapan upah minimum telah melalui mekanisme kajian yang melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Ia menambahkan bahwa formula upah minimum 2026 masih dalam proses kajian dan belum dapat diumumkan secara detail.
Aksi demonstrasi nasional ini menjadi penanda masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dan legislatif dalam menanggapi aspirasi dan memperbaiki kesejahteraan kaum buruh Indonesia. (red)
