Denpasar (Baliwananews.com) – Beredar informasi kebocoran 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs KPU. Data itu juga dijual senilai Rp1,2 miliar di dark web.
Data pemilih pemilu 2024 yang dikelola Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) diduga berhasil dicuri oleh hacker atau peretas. Pelaku peretasan tersebut diduga mendapat data lengkap pemilih dengan cara meretas situs KPU RI. Betty Epsilon Idroos, Komisioner KPU, mengatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran bersama dengan kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Lembaga Cissrec mengungkapkan peretas bernama Jimbo mendapatkan data tersebut dan menjualnya senilai US$74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar.
“Dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” ujar Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRec, Pratama Persadha.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Jimbo pun membagikan 500 contoh data yang didapatkannya. Data yang bocor tersebut diunggah dalam situs dark web BreachForums. Data pribadi yang diretas, mulai dari NIK, Nomor KK, nomor KTP berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Pratama pun mengungkapkan bahwa sistem keamanan dan server KPU RI sangat perlu diaudit dan forensik guna memastikan titik serangan peretas untuk mendapatkan data pemilih
Terkait kebocoran data Pemilu tersebut, Mahfud MD memberi tanggapan agar KPU berhati-hati dan membuat sistem kontrol guna menghindari kebocoran data.
“Yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sumber-sumber terjadinya peretasan,” ujarnya, dikutip dari CNNIndonesia pada Sabtu (29/11).
Mahfud juga turut mengungkapkan harapan terhadap warga Indonesia agar tak main-main dengan data-data pribadi. “Kemudian kepada warga masyarakat siapapun Anda jangan meretas hal-hal yang begitu itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita, penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu. Saya harap KPU lebih berhati-hati,” katanya. (hd)
