Oleh: Nyoman Baskara
Pada 2027, perjalanan kepariwisataan Bali memasuki usia seratus tahun. Momentum 1927–2027 itu dimaknai sebagai tonggak internasionalisasi budaya Bali ke dunia, sekaligus momen penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merenungkan dan merumuskan arah ke depan.
Dalam sejumlah forum belakangan ini, wacana pariwisata berkualitas dan berkelanjutan kembali mengemuka. Bahkan, sejumlah tokoh mengusung gagasan yang lebih mendesak: sudah saatnya Bali mewujudkan pariwisata yang berkeadilan.
Apapun tema yang dipilih menyongsong seabad pariwisata Bali, narasi tersebut sebaiknya berpijak pada realitas faktual yang jujur dan terbuka.
Kita berhak bangga karena Bali tetap eksis sebagai salah satu destinasi paling diminati dunia. Kita juga patut mengapresiasi kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah maupun nasional. Pada 2025, sektor ini diperkirakan menghasilkan devisa sekitar Rp176 triliun, atau menyumbang 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia. Tahun yang sama, Bali dikunjungi sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara. Angka-angka ini sungguh luar biasa.
Namun, di balik angka yang mengesankan itu, kita tidak boleh menutup mata terhadap biaya yang harus ditanggung pulau ini dan warganya.
Lebih dari dua dekade terakhir, lonjakan kunjungan wisatawan dan pendapatan kerap membuat kita terlena. Terlalu permisif terhadap pelanggaran tata ruang, tekanan terhadap sumber daya alam, hingga pengabaian tata ruang niskala berupa zona kesucian, menjadi persoalan yang makin nyata. Akibatnya, taksu Bali, kekuatan spiritual dan daya hidup budayanya kian tergerus.
Krisis lingkungan Bali bukan lagi ancaman di masa depan. Ia telah hadir dalam keseharian: tumpukan sampah di sungai dan pesisir, sistem drainase yang kian terbebani, kemacetan yang tak tertangani, krisis air bersih di musim kemarau, serta suhu udara yang terus meningkat. Arus urbanisasi yang deras memperbesar tekanan terhadap lahan, air, dan ruang hidup masyarakat lokal.
Di sisi sosial-ekonomi, biaya hidup terus meningkat lebih cepat daripada daya beli masyarakat. Persaingan ruang dan peluang semakin ketat. Tekanan hidup dan ketimpangan terasa nyata di sejumlah kawasan.
Paradoksnya terasa tajam: Bali menghasilkan devisa ratusan triliun rupiah setiap tahun, tetapi BPS mencatat per September 2025 masih ada sekitar 160.000 warga atau 3,42 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meski angka kemiskinan Bali termasuk terendah di Indonesia, fakta ini tetap menjadi pengingat: kemakmuran dari pariwisata belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Bali.
Seabad pariwisata Bali seharusnya bukan sekadar pesta perayaan pencapaian ekonomi. Ia harus menjadi momen evaluasi yang jujur: sejauh mana pariwisata telah melindungi alam Bali, memuliakan budaya Bali, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Bali. Jika pertanyaan sederhana ini belum terjawab sepenuhnya, maka pekerjaan rumah kita masih sangat panjang. (bas)
