Pro Kontra Prabowo Subianto Terima Pangkat Jenderal Kehormatan

Nasional, Politik46 Views
banner 468x60

Denpasar (Baliwananews.com) – Presiden Jokowi memberikan pangkat Jendral Kehormatan kepada Prabowo Subianto atas jasa dan dedikasinya dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, namun pemberian pangkat tersebut mengundang pro dalam penerimaan pangkat Jenderal kehormatan karena dedikasinya terhadap negara dan kontra karena terlibat atas perlanggaran HAM pada tahun 1997-1998.

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra, menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo pada Rabu (28/2/2024) di Istana Negara. Pemberian pangkat jenderal kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan dedikasi Prabowo Subianto dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.

Dalam acara penyematan pangkat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang berpengalaman dan berkompeten dalam memimpin dan mengembangkan TNI. Presiden Jokowi juga mengapresiasi kerjasama dan sinergi antara Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

“Pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan, indikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” kata Jokowi.

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Beberapa pihak mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi, seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menilai pemberian pangkat jenderal kehormatan sudah tepat dan sesuai dengan kualifikasi dan prestasi Prabowo Subianto.

“Pemberian pangkat jenderal kehormatan (Hor) kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat. Mengingat pengabdian dan kontribusi yang diberikan Menteri Pertahanan Prabowo selama ini, baik di dunia militer ataupun pertahanan. Dengan penghargaan tersebut diharapkan semakin meneguhkan Menhan Prabowo Subianto untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa dan negara,” ucap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Namun, ada juga pihak yang menentang dan mengkritik pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto, seperti peneliti dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai pemberian pangkat jenderal kehormatan tidak sah dan ilegal secara yuridis, karena Prabowo Subianto tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang.

SETARA Institute menilai secara kenaikan pangkat kehormatan itu tidak sah dan ilegal. Menurut SETARA, UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. “Bintang sebagai pangkat militer untuk Perwira Tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan,” kata SETARA.

Selain itu, mereka juga menyoroti latar belakang Prabowo Subianto yang pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998. Mereka menuntut agar Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kasus tersebut dan tidak diberi pangkat jenderal kehormatan.

“Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karier militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil (KMS). (hd)

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *