Denpasar – baliwananews.com | Setelah resmi mendapatkan nomor urut 1 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Denpasar 2024, Pasangan Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto (ABDI) mengikuti Deklarasi Damai yang diselenggarakan Polresta Denpasar, Jumat (27/9/2024) di Mapolresta Denpasar.
Paket ABDI datang bersama pimpinan daerah parpol pengusung dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, seperti Gerindra, PSI, NasDem dan parpol lainnya.
Deklarasi Damai ini dihadiri pula, rivalnya Pasangan Calon Waliota dan Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa) nomor urut 2 yang diusung PDI Perjuangan bersama parpol lainnya.
Turut hadir Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Badung, Suyasa-Alit Yandinata serta Adi Arnawa-Bagus Alit Sucipta.
Ngurah Ambara mengapresiasi Deklarasi Damai yang diinisiasi dan diselenggarakan Polresta Denpasar ini sebagai wujud komitmen bersama mencipatakan Pilkada Serentak khususnya Pilwali Denpasar yang aman, damai, kondusif serta mengedepankan spirit persatuan dan persaudaraan.
“Polresta Denpasar mengadakan deklarasi damai. Tentu kami merasa terhormat dapat hadir dalam rangka semangat persatuan dan perdamaian. Kami juga mengapresiasi kegiatan ini karena memiliki tujuan yang mulia untuk terciptanya masyarakat yang harmonis di tengah hajatan pesta demokrasi ini,” kata Ambara.
“Kita harus sepakat bahwa bahwa Pilkada Serentak khususnya Pilwali Denpasar ini adalah bagian penting dari pesta demokrasi yang kita harus laksanakan dengan damai, saling menghormati tanpa konflik,” imbuhnya.
Di sisi lain Ambara mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi perbedaan pilihan dan jangan sampai perbedaan pilihan itu malah memicu perpecahan.
“Perbedaan ini pasti, perbedaan pilihan di Pilkada ini adalah seperti Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu. Perbedaan ini tidak boleh memicu konflik apalagi perpecahan,” pesan kader Gerindra itu.
Eks Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI ini, berharap tingkat partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pilwali sebelumnya.
Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara diminta meningkatkan inovasi sosialisasi untuk merangsang kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara saat hari H pencoblosan. (hd)
