Bangli (Baliwananews.com) – Jangan percaya iming-iming janji mulut manis yang membodohi rakyat dengan ajakan untuk membuat semacam proposal bantuan. Pasalnya ajakan dari pihak penguasa daerah Bangli untuk mengajukan proposal Proposal asalkan syaratnya harus menyatakan kebulatan tekad untuk memenangkan partainya penguasa di Pemilu 14 Februari 2024. Hal tersebut tidaklah mungkin dikarenakan APBD 2024 sudah disahkan di DPRD Bangli hanya bisa di usulan masuk di APBD perubahan 2024 saat sudah terbentuk pemerintahan baru.
“Seperti diketahui, sekarang secara masif dan terstruktur semua adat, Dadia dan kelompok dijanjikan akan mendapatkan bantuan hibah bansos di tahun 2024, asalkan mengajukan proposal segera mungkin, namun yang pasti mustahil atau tidak mungkin alias tipu-tipu saja,” kata Ida Bagus Santhosa, Calon Legislatif DPRD Partai Golkar Bangli Dapil Bangli No urut 2, Senin (25/12/2023).
Pertama, jumlahnya yang pastinya tidak akan terakomodasi. Kedua yang berwenang membahas dan mengawasi pelaksanaannya kemungkinan DPRD yang baru nantinya dengan PJ Bupati kalau Bupati sekarang ikut Pilkada berarti pada bulan November harus mundur sebelum DCT yaitu sekitar Agustus.
Seperti diketahui, APBD 2024 sudah disahkan di DPRD Bangli dan sekarang tinggal tunggu verifikasi dari Gubernur untuk selanjutnya tinggal dilaksanakan.
Kalau sekarang baru disuruh mengajukan proposal berarti kemungkinan hanya bisa di usulkan masuk di APBD perubahan 2024. APBD Perubahan besarannya kecil dan dibahas biasanya mulai bulan agustus sampai oktober 2024. Dan secara teknis menunggu APBD Induk selesai dilaksanakan sehingga bisa dihitung berapa ada sisa uang daerah untuk nantinya dibuatkan anggaran baru.
“Akan tetapi sekarang, secara masif dan terstruktur semua desa adat, Dadia dan kelompok dijanjikan akan dapat bantuan hibah bansos di tahun 2024 pasti tidak mungkin alias upaya tipu-tipu saja,” pungkasnya.
Ida Bagus Santhosa diketahui pernah 3 kali menjadi anggota DPRD Bangli untuk Periode tahun 1997 (Golkar) tahun 2004 (PNI Marhaenisme) dan tahun 2009 PNI Marhaenisme.
Dirinya selama ini sangat kritis dalam melakukan kajian-kajian terutama terkait masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi sedikit banyak paham mekanisme dan prosedur bagaimana sebuah APBD dibahas dan bisa dilaksanakan. Ajakan untuk membuat suatu proposal bantuan diyakini hanyalah sebatas strategi untuk memperdaya masyarakat sebagai bagian dari kampanye terselubung yang dipastikan tidak mungkin terlaksana. (hd)
