GPS : Aturan PMK Tidak Layak Dipakai Jadi Dasar Tuntutan

banner 468x60

Denpasar (Baliwananews.com) – Tim kuasa hukum mantan rektor Universitas Udayana (Unud) Prof Antara dalam nota pembeliannya (Pledoi) mengklasifikasikan secara detail dan terperinci seluruh rangkaian peristiwa terjadi dalam dari tahun ke tahun. Sebab diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan secara sporadis dan tidak cermat terhadap kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi (SPI) Universitas Udayana mantan Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara sehingga pihaknya mengungkap fakta adanya perbedaan satu sama lain dari tahun ke tahun terkait siapa yang mestinya patut untuk dimintai pertanggungjawabannya.

“Dengan mengetahui perbedaannya dari tahun ke tahun maka sebenarnya siapakah yang mesti bertanggung jawab dalam suatu perbuatan hukum artinya siapa yang berbuat maka semestinya orang itulah yang patut bertanggung jawab,” kata Gede Pasek Suardika (GPS), tim kuasa hukum Prof. I Nyoman Gde Antara saat membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (30/1/2024).

Pihaknya menyayangkan bahwa kliennya tidak dituntut oleh sesuatu yang tidak pernah dilakukan bahkan difitnah secara keji dan dipaksa masuk bui sampai kehilangan jabatan dan dituntut hukuman selama 3 Tahun.

Terkait adanya argumentasi adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dipakai acuan dalam menyatakan tuduhan bahwa penghimpunan dana SPI konon katanya ilegal.

“Kita kemukakan fakta bahwa terdapat 12 parameter dari undang-undang sampai dengan beberapa peraturan dibawahnya yang selama ini kerap digunakan yang secara eksplisit memastikan bahwa pungutan dana SPI tidaklah merupakan suatu pelanggaran dan seluruhnya sudah mendapatkan pengesahan dan sudah menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” tutur GPS.

Saksi ahli dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Prof Ganefri yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia yang beranggotakan 46 Perguruan Tinggi di Indonesia dalam fakta persidangan membenarkan apa yang telah dilakukan Universitas Udayana (Unud) dalam melaksanakan mekanisme riil terkait aturan, proses dan penggunaannya bahkan pelaporannya dalam penyelenggaraan pungutan dana Sumbangan SPI pada Penerimaan Mahasiswa Baru di Jalur Mandiri sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah disahkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bahkan diakui sebagai salah satu prasyarat dalam memperoleh DIPA.

“Artinya tidak ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan bahwa pungutan dana SPI harus bersandar pada ketentuan PMK,” tegas GPS.

Diketahui sebelumnya, JPU dalam tuntutannya secara terang menyatakan bahwa kliennya sama sekali tidak menerima uang sepeserpun dari sumbangan dana SPI pada penerimaan mahasiswa baru di Jalur Mandiri Universitas Udayana. (hd)

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *