Oleh: Nyoman Baskara
Belakangan ini, singgah ke SPBU bukan lagi kegiatan sederhana. Bagi banyak warga, itu menjadi momen galau: harga terus meninggi, stok sering habis, dan mereka harus memutar ke sana-kemari demi mendapatkan bahan bakar.
Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM menimpa Bali. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, terutama di Denpasar, Badung, dan Tabanan. Warga harus menunggu berjam-jam, sementara sejumlah pom bensin dilaporkan kehabisan Pertalite maupun Pertamax.
Rasa letih dan kesal tampak nyata. Antrean panjang juga memicu kemacetan hingga mengganggu lalu lintas. Bahkan, sejumlah warga dilaporkan kelelahan hingga terkulai pingsan. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis pengisian bahan bakar; ia menyentuh mobilitas warga, mata pencaharian, dan martabat publik.
Pertanyaannya sederhana: mengapa kelangkaan ini terus berulang? Apakah karena proyeksi kebutuhan yang tidak akurat, distribusi yang lambat, atau perencanaan pasokan yang buruk?
Pertamina menyebut keterlambatan pasokan dipicu kendala teknis pada jangkar kapal, sehingga jadwal pengiriman mundur. Namun, laporan lain mencatat bahwa pasokan ke Kuta Selatan juga mengalami pengurangan jatah sekitar 30–40 persen per SPBU. Artinya, persoalan tidak cukup dijelaskan sebagai kendala teknis sesaat. Ada pertanyaan besar tentang kesiapan sistem distribusi dan keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
BBM adalah barang strategis. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya tidak berhenti di pom bensin. Ia menjalar ke transportasi, logistik, usaha kecil, pertanian, hingga layanan publik.
Efek domino kelangkaan BBM di Bali sangat terasa. Pengendara harus memutar balik karena stok kosong, sementara antrean di SPBU memakan ruang jalan dan memperlambat mobilitas kota.
Bagi Bali, dampaknya lebih luas daripada sekadar antrean. Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi provinsi ini. Kelangkaan BBM mengganggu perjalanan wisatawan, operasional transportasi, dan kegiatan ekonomi pelaku usaha lokal. Citra Bali sebagai destinasi yang tertata dan nyaman pun ikut tercoreng.
Pemerintah provinsi menyatakan pasokan akan kembali normal dalam satu sampai dua hari setelah distribusi tambahan dilakukan. Pertamina Patra Niaga juga menambah pasokan sebanyak 26.200 kiloliter. Namun, solusi darurat tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu mencegah kelangkaan sebelum warga dipaksa mengantre berjam-jam.
Pada akhirnya, BBM bukan hanya menjadi beban berat masyarakat. Kelangkaan yang berulang juga menjadi berita buruk tentang kinerja pemerintah dan pengelolaan energi nasional.
Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin kepastian: ketika butuh bahan bakar, SPBU tersedia; ketika pasokan terganggu, penjelasan disampaikan jujur; dan ketika terjadi kesalahan, perbaikan dilakukan cepat.
Kelangkaan BBM harus menjadi pelajaran. Negara hadir bukan ketika krisis sudah terjadi, melainkan ketika masyarakat tidak perlu panik hanya untuk mengisi bahan bakar. (bas)
