Denpasar (Baliwananews.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara setelah ribuan kasus keracunan. DPR dan lembaga masyarakat mendesak evaluasi total, sementara BGN berjanji perketat pengawasan agar anak-anak tetap aman.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi krisis serius setelah ribuan kasus keracunan dilaporkan di berbagai daerah. Hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 porsi makanan dari program ini menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk di Jakarta dan Bandung Barat, di mana 301 siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG. Menanggapi kejadian ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pelaksanaan program di beberapa lokasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam investigasi agar hasilnya objektif. Kritik serupa datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendesak evaluasi total terhadap program MBG. Kedua lembaga itu menyoroti lemahnya tata kelola serta minimnya akuntabilitas dalam implementasi program, sehingga berisiko membahayakan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Sebagai bagian dari langkah perbaikan, BGN berencana mendirikan kantor layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kabupaten. Upaya ini bertujuan memperkuat pengawasan dan distribusi gizi agar insiden serupa tidak terulang. Di Palmerah, Jakarta, SPPG mulai menerapkan titik kendali kritis untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama proses produksi dan distribusi.
Dari sisi liberal, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa evaluasi total terhadap program MBG harus segera dilakukan. Ia mengajak semua pihak berhenti saling menyalahkan dan lebih fokus mencari solusi, termasuk dengan meninjau dapur umum yang diduga menjadi sumber masalah. Puan mengingatkan bahwa keracunan bisa terjadi di berbagai titik, baik di dapur maupun dalam proses distribusi ke sekolah, sehingga akar masalah perlu dipahami secara menyeluruh.
Sementara itu, dari sisi konservatif, BGN menegaskan keseriusan mereka dalam menangani kasus ini. Kepala BGN, Dadang Hindayana, menyampaikan bahwa tim investigasi telah dibentuk untuk mempercepat penyelesaian masalah sekaligus memperketat mekanisme distribusi makanan.
Krisis dalam program Makan Bergizi Gratis memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat, transparansi, dan tata kelola yang akuntabel. Keberhasilan program ini ke depan sangat ditentukan oleh evaluasi menyeluruh serta komitmen semua pihak untuk menjamin keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
